BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengandalkan layanan Nyari Gawe untuk memperluas akses masyarakat terhadap lowongan kerja. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jabar memastikan peningkatan investasi di daerah diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja bagi warga.
Aplikasi Nyari Gawe yang dihela oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat ada 728.085 pencari kerja dengan 2,4 juta lamaran hingga 21 Oktober 2026. Namun, dari 803 perusahaan yang terdaftar, baru 230 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja tersedia, sementara pelamar yang tercatat diterima mencapai 1.282 orang.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Subang mencatat jumlah pencari kerja terbanyak dengan 92.172 orang, disusul Kabupaten Karawang sebanyak 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang. Berikutnya, Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja dan Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Sementara itu, pencari kerja dari luar Jawa Barat tercatat sebanyak 41.036 orang.
KDM mengatakan, investasi di Jawa Barat terus meningkat dan diharapkan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja. Namun, penyerapan tenaga kerja masih menghadapi tantangan karena jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan lowongan yang tersedia.
“Investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar KDM, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026. Nilai tersebut setara dengan 17,2% dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.
KDM menuturkan, Pemprov Jabar terus mendorong perusahaan industri agar lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menghadirkan layanan Nyari Gawe untuk membuat akses informasi lowongan kerja lebih transparan.
“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut KDM, layanan tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat mengakses kesempatan kerja. Meski demikian, dia mengakui tidak semua pencari kerja dapat tertampung karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia.
KDM juga menyinggung dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi. Dia mengatakan, kondisi ketenagakerjaan perlu dilihat bersama dengan peluang kerja baru karena sebagian pekerja yang berhenti bekerja dapat kembali memasuki dunia kerja.
“Ada yang berhenti, ada yang masuk. Dan ingat ketika ada yang berhenti, setelah berhenti mereka masuk lagi kerja. Ada yang berhenti, waktu berhenti mereka bercerita, waktu masuk kerja mereka tidak bercerita,” ujar KDM.
Dia menambahkan, pengamatan terhadap ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu catatan pemerintah daerah dalam membaca kondisi ketenagakerjaan. Karena itu, upaya memperluas kesempatan kerja perlu dilakukan bersamaan dengan mendorong investasi baru dan mempertemukan kebutuhan industri dengan pencari kerja.
“Jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja. Dan itu tugas kami pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat,” katanya.
KDM turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi di Jawa Barat, mulai dari perangkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, hingga jajaran Pemprov Jabar dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar, seluruh perangkat pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari mulai perangkat pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten kota, para bupati wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat,” ujar KDM.
Dia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar Jawa Barat tetap ramah bagi investasi dan semakin banyak masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal, memperoleh kesempatan bekerja di daerahnya sendiri.
Serapan Tenaga Kerja Januari-September 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Dedi Taufik menambahkan sepanjang Januari-September 2026 realisasi investasi di Jawa Barat berhasil menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
“Penyerapannya dari Januari-September 2026 itu mencapai 399.003 tenaga kerja,” katanya.
Pihaknya optimistis posisi Jabar sebagai primadona investasi akan terus mengerek jumlah serapan tenaga kerja hingga akhir 2026 lebih tinggi lagi. Sebagai perbandingan year on year, pada kurun waktu Januari-Desember 2025 penyerapan tenaga kerja Jabar mencapai 454.000 lebih tenaga kerja.
“Jumlah serapan tenaga kerja dari sektor investasi akan bertambah lagi, 2025 itu terserap 454.000 lebih sampai Desember. Ini baru September kita sudah mencapai 399.003 tenaga kerja, dalam sisa waktu hingga akhir 2026 kita yakin jumlahnmya akan naik lebih tinggi,” papar Dedi.
Menurutnya serapan tenaga kerja ini disumbang investasi di sejumlah sektor industri, mulai manufaktur hingga pergudangan dan ritel. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, hingga Kabupaten Subang menjadi daerah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Penyerapan per kabupaten datanya masih kita siapkan, tapi kecenderungannya naik terus,” ujarnya.
Guna mengakselerasi perintah Gubernur KDM, pihak DPMPTSP bersama organisasi perangkat daerah terkait terus mendorong pemanfaatan aplikasi Nyari Gawe guna memudahkan industri merekrut tenaga kerja dan meminimalisir praktik percaloan.
“Pak Gubernur juga mendorong kebijakan magang dan praktik kerja di industri agar SDM kita makin siap jika dibutuhkan oleh industri,” kata Dedi.
Secara rutin pihaknya juga menemui pelaku industri dan usaha guna mendapatkan masukan terkait persoalan di lapangan dan kebutuhan proses usaha. Proses mengurai debotlenecking ini menurut Dedi dihadirkan pada investor agar setiap masalah langsung dituntaskan di lapangan.
“Terutama investor yang ada di kawasan, kita datang, mendengarkan mereka punya masalah apa, langsung ditangani oleh dinas teknis. Masalahnya apa, sumber air? Sumber energi? Tenaga kerja, kita tuntaskan sesuai perintah Gubernur agar mempermudah, mempercepat investasi demi terbukanya lapangan kerja,” pungkasnya.
