Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 60 desa sebagai Desa Siaga TB untuk memperluas penemuan kasus dan mempercepat penanganan tuberkulosis di masyarakat.
Program tersebut melibatkan pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan agar penderita mendapatkan pemeriksaan serta pengobatan hingga tuntas.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, penanganan TB membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, karena penyakit tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan produktivitas masyarakat.
Menurut Imron, pemerintah daerah mengintegrasikan skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta memperluas penjangkauan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TB.
“Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir,” ujar Imron dalam arahannya di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta seluruh perangkat daerah, kepala puskesmas, pemerintah desa, hingga kader kesehatan aktif menemukan kasus TB, mengawal pengobatan pasien, dan menghilangkan stigma terhadap penderita.
“Lakukan penemuan kasus secara aktif, kawal pengobatan pasien hingga tuntas, dan hilangkan stigma di tengah masyarakat,” tegasnya.
Imron menjelaskan, penanganan TB juga harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penderita.
Ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam mencegah penularan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengatakan, penanganan TB membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa agar upaya pencegahan dan pengobatan menjangkau masyarakat secara langsung.
Menurut Wiyagus, pemerintah desa perlu melibatkan kader kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendampingi kontak erat penderita agar bersedia menjalani pemeriksaan serta terapi pencegahan tuberkulosis (TPT).
Ia menyoroti pemberian TPT bagi kontak erat penderita di Jawa Barat yang masih berada pada angka 17 persen.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, karena kontak erat yang tidak mendapatkan penanganan berisiko menjadi bagian dari rantai penularan.
“Jawa Barat peringkat kedua, bagus. Tapi ketika treatment berikutnya, yaitu pemberian TPT ini masih rendah, masih di angka 17 persen, jadi percuma, akan terus menular,” ungkap Wiyagus.
Ia mencontohkan Kabupaten Demak yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani terapi pencegahan. Pola tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi wilayah.
Wiyagus juga meminta pemerintah daerah memasukkan program penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, rencana strategis perangkat daerah, hingga APBD.
Menurutnya, penanganan TB tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Pasien yang menjalani pengobatan dalam waktu panjang berpotensi mengalami gangguan aktivitas pekerjaan dan pendapatan.
Melalui 60 Desa Siaga TB, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan pencegahan penularan dapat berjalan hingga tingkat desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
