Cirebon – Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang berlangsung di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, pada Kamis (27/2/2025).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 yang akan digelar di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, pada Agustus 2025 mendatang.
Temu Inklusi Nasional merupakan forum dua tahunan yang bertujuan membahas upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat difabel, dalam prosesnya.
Pemkab Cirebon, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), menyatakan komitmennya untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif di Kabupaten Cirebon.
“Bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu bagaimana menyikapi inklusifitas pembangunan,” ujar Dangi.
“Kami telah menyelenggarakan musrenbang khusus difabel, yaitu bagaimana kami mengakomodasi kebutuhan teman-teman difabel untuk bisa masuk ke program-program Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
Dirinya juga mengapresiasi atas terpilihnya Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih, bahwa pemerintah daerah diberi kehormatan untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional se-Indonesia ke-6 Tahun 2025. Kami ingin buktikan bahwa Kabupaten Cirebon ramah difabel,” jelas Dangi.
Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia, M Joni Yulianto mengatakan, tujuan diadakannya Temu Inklusi Nasional tersebut adalah untuk menyebarluaskan kebijakan pembangunan inklusif yang sudah diterapkan di beberapa daerah.
“Tujuannya adalah masalah-masalah inklusif itu bisa dipahami semua orang dan apa yang sudah diterapkan di beberapa daerah berkaitan dengan pembangunan inklusif bisa disebarluaskan,” tutur Joni.
“Serta nantinya kita memberi rekomendasi kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah tentang bagaimana pembangunan yang lebih inklusif dan menyetarakan,” ucapnya.
Dari Temu Inklusi Nasional sebelumnya, sudah banyak rekomendasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, salah satunya yaitu indikator desa inklusi yang telah diakomodasi melalui Keputusan Menteri Desa.
Pada rapat koordinasi tersebut, turut hadir Kepala Bagian (Kabag) Kesra, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Desa Durajaya, dan stakeholder pengampu lainnya. (BNL)
