Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah mematangkan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Trusmi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan arus kendaraan dan aktivitas masyarakat yang semakin padat di wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman dalam acara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon 2025 di Sutan Raja Hotel, Selasa (8/7)
Agus menjelaskan bahwa rencana ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu fokus utamanya adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta parkir liar yang selama ini menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan di kawasan Trusmi.
“Rekayasa lalu lintas ini adalah strategi untuk menjawab tantangan kemacetan dan kepadatan yang terjadi, khususnya di kawasan wisata, perdagangan dan jalan sekolah,” kata pria yang akrab disapa Jigus ini dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/7/2025).
Pemkab Cirebon, kata Jigus, telah mulai menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas di beberapa titik, termasuk Trusmi, yang mencakup sistem satu arah, pengaturan jam operasional kendaraan berat, serta penempatan petugas di jam sibuk.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah bersama para pedagang telah menyepakati penataan lokasi usaha. PKL kuliner sore hingga malam akan ditempatkan di Jalan KH Abbas, sementara pedagang buah dan sayur dipindahkan ke Pasar Pasalaran yang memiliki 100 kios kosong dan bisa digunakan secara gratis.
“Kami ingin memastikan langkah ini berpihak pada kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi mobilitas warga, tanpa merugikan pihak mana pun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menyampaikan bahwa skema rekayasa ini masih dalam tahap uji coba selama dua hingga tiga bulan sebelum ditetapkan sebagai regulasi tetap.
Menurut Hilman, manajemen lalu lintas merupakan cara paling efisien dalam penataan kawasan tanpa membutuhkan biaya besar seperti penataan fisik infrastruktur.
“Semua akan kami evaluasi, termasuk dampaknya terhadap pedagang dan pengguna jalan. Ini bukan relokasi, tapi penggeseran lokasi agar tetap tertib dan berfungsi,” katanya.
Dishub Kabupaten Cirebon juga merancang skema transportasi wisata dengan membangun kantong parkir di kawasan Weru, memanfaatkan tanah tidak terpakai milik dinas yang saat ini dikuasai bangunan liar.
“Bus wisata nanti cukup parkir di sana, lalu wisatawan diantar ke pusat batik dengan andong atau kendaraan lokal yang disediakan pengusaha batik melalui CSR,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan rencana menjadikan Trusmi sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang bebas dari pedagang di trotoar dan bahu jalan.
Hilman memastikan pelaksanaan uji coba melibatkan unsur Satpol PP, TNI, dan Polri untuk menjaga ketertiban. Forum lalu lintas akan terus melakukan evaluasi setiap bulan.
“Kami ingin kawasan wisata Trusmi menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman bagi semua pihak,” kata Hilman. (BNL)
