BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memaknai peringatan Hari Santri Nasional yang bertepatan dengan Resolusi Jihad 22 Oktober sebagai momentum untuk memperkuat keberpihakan anggaran pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan harus diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan negara yang mengutamakan kebutuhan rakyat.
KDM mengatakan, Resolusi Jihad yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak sejarah perlawanan terhadap agresi militer Belanda dan Sekutu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Semangat tersebut, kata dia, perlu dilanjutkan oleh penyelenggara negara melalui kebijakan anggaran yang terbebas dari kepentingan jangka pendek dan lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Resolusi jihad hari ini harus bagaimana? Kita tetap beresolusi sebagai penyelenggara negara. Mengelola keuangan negara, keuangannya harus resolusi, berpihak pada kemerdekaan dari agresi kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara dan masyarakat,” ujar KDM dalam pesannya, Kamis (22/10/2026).
Dia menegaskan, anggaran pemerintah daerah harus diarahkan untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai bentuk pelayanan dasar lainnya.
KDM juga menyoroti pentingnya intervensi pemerintah untuk membantu warga miskin, antara lain melalui pemasangan jaringan listrik dan pembangunan rumah layak huni. Menurutnya, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat.
Selain itu, keberpihakan anggaran dinilai perlu diarahkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk, stunting, serta tingginya risiko kematian ibu dan anak yang masih menjadi tantangan di Jawa Barat.
“Belanjanya, utamakan belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan lainnya. Termasuk memasang jaringan listrik untuk warga miskin, membangun rumah rakyat miskin,” katanya.
Di sisi lain, KDM meminta pemerintah daerah menata belanja agar penggunaan uang negara lebih efektif. Dia menyoroti kegiatan yang dinilai menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat sebanding bagi masyarakat, seperti belanja makan dan minum, kegiatan di hotel, serta perjalanan dinas.
Menurutnya, pengendalian belanja tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan kebutuhan pelayanan publik. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini tentunya upaya untuk menata kemampuan keuangan pemerintah daerah agar selaras dengan Resolusi Jihad,” ujarnya.
Pada momentum Hari Santri Nasional, KDM juga menyampaikan ucapan selamat kepada para santri di seluruh Indonesia. Dia berharap semangat jihad pada masa kini diwujudkan melalui perjuangan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter.
“Semoga jihad hari ini adalah jihad mencerdaskan pikiran, jihad menjernihkan hati, sehingga bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang tegak, bukan bangsa yang terhegemoni,” kata KDM.
