Cirebon – Aktivitas penagihan kendaraan oleh debt collector atau mata elang (matel) di sejumlah ruang publik Kota Cirebon menjadi perhatian Laskar Agung Macan Ali Nusantara Kesultanan Cirebon.
Panglima Tinggi Laskar Macan Ali, Prabu Diaz, mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan pembiayaan kendaraan untuk mengedepankan komunikasi dan cara-cara yang baik.
Menurutnya, persoalan tunggakan pembiayaan merupakan hal yang bisa terjadi dan perlu diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Ia berharap proses penagihan tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat.
“Tidak boleh mengambil atau menguasai barang seseorang secara paksa tanpa adanya keputusan hukum,” ucapnya, Senin (24/8/2026).
Prabu Diaz mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut karena menerima sejumlah informasi dari masyarakat. Namun, ia menilai persoalan penagihan kendaraan sebaiknya tidak langsung dipandang sebagai sebuah pertentangan.
“Kami melihat ini sebagai persoalan yang perlu disikapi dengan tenang. Semua pihak tentu punya kepentingan masing-masing dan mudah-mudahan bisa menemukan jalan penyelesaian yang baik,” katanya.
Ia mengatakan Laskar Macan Ali tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan. Menurutnya, pihaknya hanya ingin menjadi bagian dari masyarakat yang ikut memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkembang.
Menurut Prabu Diaz, bentuk bantuan tersebut dapat berupa pendampingan apabila ada masyarakat yang merasa membutuhkan. Ia menegaskan penyelesaian persoalan tetap menjadi kewenangan pihak-pihak yang terkait.
“Kami bukan aparat penegak hukum. Kami hanya ingin membantu masyarakat sesuai kemampuan dan kapasitas kami,” katanya.
Prabu Diaz juga mengajak masyarakat yang memiliki persoalan pembiayaan untuk tetap membuka komunikasi dengan perusahaan pembiayaan. Menurutnya, komunikasi yang berjalan dengan baik dapat membantu mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak.
“Kalau ada persoalan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang tidak merugikan siapa pun,” ujarnya.
Ia pun berharap proses penagihan kendaraan di lapangan dapat berlangsung secara tertib dan tetap menghormati masyarakat. Menurutnya, semua pihak tentu menginginkan persoalan pembiayaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan.
“Cirebon harus aman, harus kondusif. Kita sama-sama menjaga suasana yang baik dan jangan sampai persoalan seperti ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman,” pungkasnya.
